• IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah  izin resmi untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral atau batubara di WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), mencakup tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi. Pemegang IUP wajib memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan administratif yang berlaku.
• IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin bagi perusahaan yang menyediakan jasa penunjang pertambangan, seperti eksplorasi, konstruksi, pengangkutan, atau pengolahan/pemurnian.
• IPP (Izin Pengangkutan dan Penjualan) Izin bagi badan usaha untuk membeli, mengangkut, dan/atau menjual komoditas tambang mineral atau batubara yang bukan hasil penambangan sendiri.

• Memenuhi Kepatuhan Regulasi, untuk memenuhi ketentuan perundang‑undangan, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
• Syarat Legalitas Usaha, menjadi prasyarat penerbitan izin berusaha dan dasar legalitas operasional.
• Standar Keberlanjutan, untuk membuktikan komitmen terhadap keselamatan kerja, kesehatan, dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.
• Kepercayaan Pemangku Kepentingan, meningkatkan kredibilitas di mata regulator, investor, mitra bisnis, dan masyarakat.

• Sanksi Administratif: Teguran tertulis, denda, paksaan pemerintah, penghentian sementara, pencabutan izin berusaha.
• Sanksi Pidana: Penjara dan/atau denda tinggi bagi penanggung jawab usaha/kegiatan.
• Kerugian Reputasi: Hilangnya kepercayaan regulator, investor, dan mitra bisnis.
• Risiko Operasional: Penyitaan hasil tambang, larangan distribusi, dan gugatan hukum.

Ya. Kami menyediakan pendampingan menyeluruh bagi perusahaan sejak tahap awal hingga seluruh proses penyusunan dan finalisasi dokumen perizinan selesai. Layanan ini mencakup konsultasi kebutuhan, penyusunan dokumen sesuai regulasi, asistensi proses unggah pada sistem perizinan daring, hingga penerbitan izin resmi.